Tolak Badan Penanggulangan Terorisme yang Diusulkan Istana, Dewan Perwakilan Rakyat Beri Catatan Kritis
Pendahuluan
Dalam upaya memperkuat respons nasional terhadap terorisme, pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, usulan ini menuai penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena sejumlah pertimbangan dan catatan kritis.
Alasan Penolakan DPR
Penolakan DPR terhadap usulan BNPT didasari oleh beberapa alasan, antara lain:
- Kekhawatiran Tumpang Tindih Tugas: DPR menilai adanya BNPT akan memicu tumpang tindih tugas dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: DPR mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki BNPT, mengingat lembaga ini akan memiliki kewenangan yang luas dan langsung berada di bawah presiden.
- Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: DPR mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas BNPT, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: DPR khawatir bahwa BNPT dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk melanggar hak asasi manusia, seperti melakukan penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan.
Catatan Kritis DPR
Selain menolak usulan BNPT secara langsung, DPR juga memberikan catatan kritis yang harus diperhatikan pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Catatan kritis tersebut antara lain:
- Penguatan Lembaga yang Sudah Ada: DPR lebih mengutamakan penguatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada, seperti Polri dan BIN, daripada membentuk lembaga baru.
- Koordinasi dan Kerjasama: DPR menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme.
- Pendekatan Komprehensif: DPR mendorong pemerintah untuk menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia: DPR menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap upaya penanggulangan terorisme.
Perdebatan Berlanjut
Penolakan DPR terhadap usulan BNPT menjadi pemicu perdebatan baru mengenai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat segera menemukan titik temu untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman terorisme.
Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Nasional
Penolakan DPR terhadap usulan BNPT juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang memprioritaskan penguatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada dan pendekatan komprehensif dalam menangani masalah keamanan.
Dampak pada Penanggulangan Terorisme
Penolakan DPR terhadap BNPT diperkirakan akan berdampak pada upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Pemerintah perlu menyusun kebijakan baru yang mengakomodasi catatan kritis DPR dan meminimalkan potensi tumpang tindih tugas dan penyalahgunaan kekuasaan.
Peran Masyarakat
Masyarakat berperan penting dalam mendukung upaya penanggulangan terorisme. Dengan memberikan informasi yang akurat dan konstruktif kepada pihak berwenang, masyarakat dapat membantu mencegah dan menggagalkan aksi terorisme.
Kesimpulan
Penolakan DPR terhadap usulan BNPT merupakan bentuk sikap kritis terhadap rencana pemerintah dalam memperkuat respons nasional terhadap terorisme. DPR memberikan catatan penting yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan terorisme yang efektif, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
